Seputar Peradilan

Jajaran Pengadilan Agama Tilamuta kembali menggelar DDTK (diklat di tempat kerja). DDTK ini di pimpin oleh Zeyn Saidi selaku Admin IT pada Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Fokus DDTK kali ini adalah cara penggunaan beberapa aplikasi bawaan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Aplikasi bawaan ini digunakan mengingat pada Aplikasi SIPP itu sendiri masih terdapat berbagai keterbatasan yang belum bisa mengakomodir seluruh kebutuhan user khususnya print out pada beberapa menu, dimana hasilnya tidak bersesuaian dengan format yang berlaku khususnya pada peradilan agama, di antaranya register, laporan perkara, laporan keuangan, dan lain sebagainya.

DDTK ini dilakukan setelah sebelumnya Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo telah mencanangkan tanggal 1 April 2019 sebagai awal efektifnya e-register dan e-keuangan bagi peradilan agama yang ada di bawahnya, yaitu Pengadilan Agama Gorontalo, Pengadilan Agama Limboto, Pengadilan Agama Tilamuta, Pengadilan Agama Marisa, Pengadilan Agama Suwawa, dan Pengadilan Agama Kwandang. E-register dan e-keuangan ini pada dasarnya adalah perintah dari Dirjen Badilag sebagaimana Surat Nomor 0424/DJA/HM.00/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Penerapan Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara Secara Elektronik pada Peradilan Agama.

Badilag dalam pokok surat tersebut mewajibkan kepada seluruh peradilan agama untuk menerapkan register perkara dan keuangan perkara secara elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Bahwa yang dimaksud dengan e-register perkara adalah seluruh data perkara yang terdapat pada SIPP.
  2. Bahwa yang dimaksud dengan e-keuangan perkara adalah seluruh transaksi keuangan perkara yang  terdapat dalam aplikasi keuangan perkara yang diterapkan oleh Dirjen Badilag.
  3. Ketua Pengadilan bertanggung jawab secara penuh dalam melakukan monitoring dan evaluasi setiap hari kerja, paling lambat satu jam sebelum jam kerja berakhir guna memastikan seluruh data perkara dan data keuangan perkara pada hari tersebut telah diinput ke dalam aplikasi SIPP secara tepat dan benar.
  4. Data perkara dan data keuangan perkara yang terdapat dalam aplikasi SIPP dan aplikasi keuangan perkara secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register dan buku keuangan perkara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
  5. Pengadilan harus dapat menyajikan data perkara dan keuangan perkara secara tepat waktu berupa softcopy dengan format *.Pdf apabila diperlukan untuk kepentingan monitoring dan evaluasi serta pengawasan, oleh internal dan eksternal.
  6. Apabila terdapat data perkara dan data keuangan perkara yang tidak terisi secara tepat waktu dan benar dalam SIPP maupun aplikasi keuangan perkara, maka Ketua Pengadilan dan Panitera dapat diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.   

Ketua Pengadilan Agama Tilamuta dalam membuka DDTK tersebut menghimbau agar seluruh aparat Pengadilan Agama Tilamuta khususnya user pada bidang masing-masing yang terkait dengan aplikasi SIPP dan keuangan perkara supaya mengikuti DDTK ini dengan sebaik mungkin, agar program e-register dan e-keuangan yang telah dicanangkan oleh Dirjen Badilag dapat terlaksana secara maksimal. (mt)