Standar dan Maklumat Pelayanan

Standar Pelayanan Pengadilan memiliki muatan standar pelayanan publik yang selaras dengan Pasal 21 Undang-Undang No.25 Tahun 2009. Pasal tersebut mengamanatkan harus ada 14 poin yang terdapat dalam setiap standar pelayanan publik, yaitu diantaranya sistem, mekanisme dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif; fasilitas; evaluasi kinerja pelaksana.

Standar Pelayanan Pengadilan terdiri dari pelayanan perkara dan non-perkara. Standar pelayanan tersebut juga akan berlaku sebagai standar pelayanan pengadilan tingkat nasional dan per pengadilan, serta bagi satuan-satuan kerja. Standar pelayanan pengadilan mengamanatkan pembentukan standar pelayanan kepada satuan kerja yang lebih kecil untuk disesuaikan dengan karakteristik masing-masing, misalnya kondisi geografis dan karakteristik perkara.

Aturan yang dijadikan Standar Pelayanan Pengadilan pada Pengadilan Agama Tilamuta yaitu :

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Pengadilan

2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tilamuta Nomor W26-A3/38a/OT.01.3/I/2018 tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Tilamuta

sedangkan Maklumat Pengadilan Agama Tilamuta adalah Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku