Sekretaris, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan PPPK PA Tilamuta Ikuti Zoom Meeting Pembinaan BKN dan Taspen

Tilamuta, 21 Juli 2026– Pengadilan Agama Tilamuta mengikuti kegiatan Pembinaan BKN dan Taspen yang mengangkat tema “Penguatan dan Percepatan Kualitas Layanan Status, Pemberhentian, dan Hak Kepegawaian ASN”. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh aparatur yang membidangi kepegawaian di lingkungan Pengadilan Agama Tilamuta.

Bertempat di ruang kerja kantor Pengadilan Agama Tilamuta, kegiatan tersebut diikuti oleh Sekretaris Pengadilan Agama Tilamuta, Abd. Rahman Kaluku, S.H., M.H., Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Dian A. Said, S.E., M.M., serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan PT Taspen ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur mengenai ketentuan status kepegawaian ASN, mekanisme pemberhentian ASN sesuai peraturan perundang-undangan, serta hak-hak kepegawaian yang melekat selama masa kedinasan hingga memasuki masa purna tugas.

Selama kegiatan berlangsung, peserta memperoleh berbagai materi dan penjelasan terkait pengelolaan administrasi kepegawaian, proses pelayanan pensiun, hak dan kewajiban ASN, serta berbagai kebijakan terbaru yang berkaitan dengan layanan kepegawaian. Selain itu, peserta juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada narasumber dari BKN dan PT Taspen.

Sekretaris Pengadilan Agama Tilamuta menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman aparatur terhadap regulasi dan prosedur kepegawaian yang berlaku. Dengan adanya pembinaan ini, diharapkan pengelolaan administrasi kepegawaian di Pengadilan Agama Tilamuta dapat semakin tertib, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Pengadilan Agama Tilamuta menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pengelolaan kepegawaian guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan yang prima.